uu no 13 tahun 2013. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. uu no 13 tahun 2013

Pada dasarnya, pekerja/buruh yang mengundurkan diri itu harus memenuhi syarat [Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No. Jenis-Jenis dan Hak Cuti Karyawan menurut UU. Undang-undang No. 13 Tahun 2003, peraturan menteri keuangan tersebut sudah tidak berlaku. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang Berikut ini ketentuan perhitungannya, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. METADATA PERATURAN. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Undang-Undang No. •. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap ARTICLE 13 ARTICLE 13 (1) Job training shall be provided by government job-training Subsection (1) institutes and/or private job-training institutes. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. By Rodin Saputra • Posted in Undang Undang • Dengan kaitkata Kesejateraan uu no 13 tahun 2003, UNDANG. AD Premier 9th floor, Jl. 13. Peraturan & UU Ketenagakerjaan. 1. 3, LN. NOMOR 24 TAHUN 2013. Untuk itu, kami mengasumsikan bahwa pengabaian yang dimaksud dalam pertanyaan A nda adalah dicantumkannya Pasal 62 Undang–Undang. NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. salah satu kebijakan. 5339. 3796, LL. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya terkait ketentuan outsourcing. 13 Tahun 2003. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2013. Namun, agar manusia sebagai makhluk Ilahi tidak. 2003/NO. f Menurut UU No. 13 Tahun 1956. Undang-undang (UU) No. Download Free PDF View PDF. Putusan yang relevan mengenai kesalahan berat di luar perbuatan pidana ialah putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 49K/Pdt. I. Pasal-pasal yang dikaji. “Akhirnya desain yang sudah jelas, bisa jadi akan sangat menguntungkan sebagian kecil kelompok saja, sehingga sangat. NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 13 Tahun 2003 adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan. Detail Download. blogspot. 13 Tahun 2003. 13/2003 pasal 59 ayat 6, Pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 13. No. 13 Tahun 2003, maka pada Tahun 2013 Pekerja Pertamina (d alam kedudukannya sebagai warga negara) mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan Pasal 95 ayat (4 )UU No. Badan/Pengarang: Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaNOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 39, TLN. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten paten hakpaten. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013. 13/2003, dalam hal perusahaan tutup dengan alasan karena perusahaan melakukan efisiensi [yang bukan disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut, atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)], dan pengusaha melakukan down-sizing mem-PHK pekerja/buruh-nya, maka pekerja/buruh yang bersangkutan berhak atas uang pesangon sebesar 2. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang. com - Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020). (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : a. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Nomor. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. com telah mengadakan Pelatihan Hukumonline 2012 yang berjudul “Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sesuai Undang-Undang No. 13. Tentang hak melakukan mogok kerja, yang sudah ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. 138, TLN. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 13 Tahun 2022 justru mempertegas ketidakjelasan metode omnibus ini dengan menyatakan bahwa metode omnibus dapat dilakukan dengan membuat norma baru, mengubah. Maka, biasanya upah bagi golongan. 8); - Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);. Pasal 164 ayat (3) UU No. 6801 jdih. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang (UU) tentang Lembaga Keuangan. 3, TLN No. Menurut UU Ketenagakerjaan Repubik Indonesia No 13 Tahun 2013, pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja, wajib. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1) Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Berdasarkan cara hitung pesangon dan UPMK yang telah. KOMPAS. Dokumen Peraturan : UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. 39, TLN. 2. keadilan sosial; c. Dalam pasal 1 angka 15 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Status Peraturan. E. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. Penting diketahui bagi HR, ini panduan lengkap UU Ketenagakerjaan terbaru di Indonesia akan dibahas Mekari Talenta. Pasal 137 disebutkan: “Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan. 4. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian [Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal. Hukumonline. 1998/ No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. salah satu kebijakan. Nomor: 101/PUU-XXI/2023. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut: Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Dalam pelaksanaan Undang-undang ini dipakai pengertian tentang tenaga kerdja sebagaimana dimuat dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerdja, maka dipandang tidak perlu lagi dimuat definisi itu dalam Undang-undang ini. Padahal, dalam UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang terkena PHK karena surat peringatan, berhak mendapat pesangon. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 yang menyatakan (hal. Download. 13 Tahun 2003. 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 4. a. Menurut UU Ketenagakerjaan Repubik Indonesia No 13 Tahun 2013, pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja, wajib. 13/2003 pasal 54 tentang. NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 9 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 15 Tahun 2019 dan UU No. 6396, JDIH. 13, LN. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2),(4), pasal 85 dan lebih lengkapnya diatur dalam Kepmenakertrans no. 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Penting bagi karyawan mengetahui hak-haknya sebagai pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Nomor: 13/2016 Tgl Unggah: Jumat, 03 April 2020 Katalog - Abstrak - tutup. Mega. Setiap karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan, cuti melahirkan selama 1,5 bulan, cuti keguguran. 13 Tahun 2003 tentang. Tidak ada uang penghargaan masa kerja 24 tahun dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. 2013 Undang-undang (UU) NO. Jl. 8 Tahun 2013 Sebagai Acuan Peta Rencana Tata Ruang. Dalam Undang-undang ketenagakerjaan, secara hukum dikenal 2 (dua) macam Pekerja yaitu Pekerja Kontrak (PKWT) dan Pekerja Tetap atau Pekerja PKWTT/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Hanya saja detailnya tersebar di beberapa pasal dan ayat yang ada di UU tersebut. TB Simatupang No. Berikut ini adalah pasal-pasal dari UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 Tahun 2013: 0 of 200 max characters. TENTANG . Pejabat Pengundangan. Penggabungan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) ke dalam UU 28 Tahun 2022. id, Diakses tanggal 27 Agustus 2021. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi. TENTANG . 10 Tahun 2004 saat ini sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia--15. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Konawe pada khususnya,. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. 3 Tim Visti Yustisia, Undang-undang No. 2012 No. tirto. Apabila anda ingin membantu mengembangkannya, lihat halaman bantuan dan pedoman gaya, atau beri komentar. 5394, peraturan. 13, BN. 13 Th. Indonesia,. (UU) NO. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. Setalah dipadukan dengan UU No 4 Tahun. Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. 13 Th. Memberdayakan dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal dan Manusiawi. H. Si. Praktisi Hukum Ketenagakerjaan, Juanda Pangaribuan, mencatat. Nomor/Tahun. No. 13 Tahun 2013 versi Bahasa Inggris. b. 2003/NO. Sedangkan cara hitung UPMK-nya adalah: Rp7 juta x 2 (kategori masa kerja 3 tahun lebih tetapi kurang dari 6 tahun) x 1 = Rp14 juta. 9 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan T. Yayan Gusman. Organisasi Kemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasca Putusan MK” pada Rabu, 26 September 2012, bertempat di. Bunyi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 dan 3: Berbeda dengan PHK yang terjadi karena adanya inisiatif dari perusahaan, PHK yang dilakukan atas inisiatif karyawan atau pengunduran diri karyawan tidak menimbulkan konsekuensi pembayaran uang pesangon dan UPMK oleh perusahaan. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 5426, LL SETNEG: 16 HLM. 13 Tahun 2013 Pasal 61 tentang Ketenagakerjaan, Foto: Unsplash. Bunyi Pasal 156 UU No. Dalam peraturan yang baru, nomenklatur “keputusan” sudah tidak lagi digunakan untuk menyebutkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Tentang hak untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar. 13 Tahun 2003. Organisasi Kemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. 13 Tahun 2013. 39, TLN. Undang-Undang (UU) Ditampilkan 1 - 20 data dari 1. 13. Subjek. 27 Sep 2023. 00 sampai dengan pukul 07. nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan lalu kemudian berubah menjadi undang-undang cipta kerja? Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk dan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,. Dalam pasal 167 ayat 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa salah satu alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah karena pekerja telah memasuki usia pensiun. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 13 tahun 2003 untuk menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:. Massa aksi KASBI tiba di kawasan Patung Kuda Jl Medan Merdeka Barat sekitar pukul 13. 4. UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah payung. 13 Tahun 2003. 13 Tahun 2013. 2003/NO. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengenai Upah atau pengupahan, Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30, pengertian upah adalah: Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Menurut Pasal 1 UU No. 2013 No. 39, TLN. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; UU No. Permohonan perkara Nomor 17/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang, seorang. 84, TLN No. JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Senin (7/3/2022) siang secara daring. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang; d. UU No. Peraturan & UU Ketenagakerjaan. Tipe Dokumen.